Pilgub DKI Kemenangan Rakyat, Parpol Jangan Paksakan Kehendak

Hasil pilgub DKI Jakarta 2012 mencerminkan dominasi parpol tak lagi berlaku. Dengan demikian, parpol juga tak bisa lagi memaksakan kehendaknya pada rakyat. "Jangan lagi (parpol) memaksakan kehendak ke masyarakat, tapi syaratnya media, civil society, dan aktivis intelektual itubahu-membahu. Civil society kita harus kuat bersatu, kita menguatkan diri," kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, di Bakoel Koffiee, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (30/9/2012). Bersatunya media, ormas, dan aktivis mampu memberikan perubahan seperti menentukan sendiri sosok figur pemimpinnya. "Kita memang harus bersatu antara media, civil society, aktivis, dan intelektual untuk memilih calon pemimpin terbaik sendiri. Kalau tidak kita akan dicekoki terus, kita harus paksakan memilih calon yang kita inginkan," ujar Zuhro. Di tempat yang sama, Zuhro juga menegaskan bahwa kontes politik melalui pencitraan menjadi tren di Indonesia akhir-akhir ini bisa menjadi bom waktu. Masyarakat bisa tergerus oleh rasa percaya masyarakat. "Kita harus mengakui ada kontempelasi yang kuat yaitu politik pencitraan. Hal itu ada yang lugas dengan caranya, ada yang direkap sedemikian rupa, tapi itu justru akan jadi bom waktu," kata Zuhro. Bom waktu tersebut adalah keinginan masyarakat untuk menguak alasan figur yang menggunakan politik pencitraan tersebut. "Dan itu cara untuk menutupi sisi yang bersangkutan tidak mumpuni untuk menajamkan visi misi programnya," kata Zuhro. Zuhro menilai politik pencitraan terkadang tidak menampilkan kemampuan leadership dalam ranah menjalankan pemerintahan. Sehingga masyarakat berupaya mencari tahu substansi visi dan misi selain pencitraan. "Jadi jangan memberikan cek kosong, dominan dengan politik pencitraan, jadi bukan dengan substansi visi misinya. Jadi tidak sebanding," tutup Zuhro. Dalam kesempatan itu, Zuhro juga mengkritik praktik gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, langkah itu kurang tepat karena seharusnya yang dibangun adalah rasa saling percaya. "Politik gugat menggugat ini jadi catatan jangan mentargetkan akhir pilkada adalah konflik. Jadi jangan begitu, justru pilkada yang harus dibangun itu public trust," ucapnya. Upaya menanamkan rasa percaya terhadap penyelenggara pemilu ini diakui Zuhro pernah dilakukannya untuk timses salah satu pasangan cagub DKI Jakarta 2012. "Saya pernah mengingatkan timses Jokowi, jangan gugat dulu karena saya yakin KPU bersih, tapi mereka tidak percaya. Begitu lihat hasil putaran pertama mereka salami saya. Masuk putaran kedua mau menggugatlagi, tapi saya ingatkan lagi. Begitu lihat hasil, mereka salami saya lagi," kata Zuhro.

Tweet